UMKM Perlu Dirangsang Sistem Elektronik Perdagangan

18-11-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin. Foto : Arief/hr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin meminta Menteri Perdagangan untuk merangsang para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan usaha-usaha rintisan di desa agar dapat mengejar ketertinggalan mereka dengan e-commerce. Salah satunya menurut Elly adalah dengan memperbaiki pemahaman pengaplikasian teknologi digital.

 

Hal ini ia utarakan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto beserta jajaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Ia menyebutkan bahwa masih banyak kendala pada segi sumber daya manusia di Indonesia yang belum merata saat ini sehingga membutuhkan edukasi yang terstruktur dan masif guna mencerahkan para pengusaha kecil tersebut.

 

“Kendala saat ini adalah sumber daya manusia kita keahliannya belum merata. Belum merata dalam hal memahami cara berdagang menggunakan teknologi digital, terutama pengusaha-pengusah kecil di pedesaan ya. Padahal kita ketahui mereka sebenarnya memiliki produk-produk unggulan,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

 

Untuk diketahui, dalam rapat yang membahas rencana pengesahan perjanjian dagang dengan negara-negara luar tersebut, disebutkan bahwa target Indonesia di tahun di bidang ekonomi adalah menjadi perekonomian digital terbesar di tahun 2020. Hal tersebut menurut Elly harus dibarengi dengan implementasi nyata menciptakan individu mandiri yang unggul di bidang perdagangan melalui sistem elektronik.

 

“Kami bermaksud meminta komitmen Menteri Perdagangan untuk berkoordinasi dengan K/L lain untuk menciptakan produk-produk SDM unggul di bidangnya. Terkhusus dalam pembahasan kali ini berarti memperkuat individu yang mandiri dalam menjalankan roda bisnis mereka dengan memanfaatkan sistem elektronik dengan tujuan Indonesia yang maju di bidang perekonomian digital,” tukas legislator dapil Jawa Barat V tersebut. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...